Lintas Pasundan news-KABUPATEN TASIKMALAYA.(23/03/2024). Kepemimpinan Satpol PP Pemda harus menempatkan kriteria tersendiri, yang nantinya bisa diharapkan bisa membantu profesional kinerja satuan lebih maksimal, tidak seperti sebelumnya.
Narasumber yang tak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja, khususnya di kabupaten Tasikmalaya sepertinya maju kena mundur kena bak memakan buah simalakama, kenapa demikian ?, ujarnya. Dalam penelusuran serta mengamati keberadaannya, dalam hitungan kurun waktu atau berdurasi 2(dua) tahunan, seakan-akan hadirnya mereka sebuah pasukan tak berguna, semangatnya tak seperti satuan pelindung masyarakat ( satlinmas).
Menurut sumber yang selalu mencermati keberadaan pasukan khusus ini, setelah sekian lama menelusuri secara seksama, ternyata banyak hal yang harus dibenahi, terutama pada masalah kesejahteraan para anggota dan yang terlebih adalah menempatkan yang akan memimpin Satpol PP selanjutnya.
Baca juga
https://www.lintaspasundannews.com/2024/03/polres-sukabumi-bagikan-ratusan-takjil.html
Bilamana melihat para anggota satpol PP dalam menjalani tugas keseharian, pertama, misalnya petugas di-pos jaga di semua lini, baik dilingkungan komplek perkantoran pemerintah daerah maupun dimana mereka ditempatkan sudah "tak layak huni" untuk ditugaskan. Terkadang melihat mereka para petugas, selain fokus pada handphone seluler yang dipegang erat ditangannya dan yang lebih ENEUK untuk dilihat ada yang selalu pakai sandal jepit dengan memakai uniform satuan, sungguh sangat TERLALU.
Kedua diduga tak ada sikap L' Esprit D'corp, sebagai anggota satpol PP, satu sama lain yang dibicarakan mengandung makna yang sebenarnya tidak penting lagi dijadikan sebuah issu.
Ketiga peran petugas satpol PP wanita, sepertinya hanya sebatas pelengkap saja, padahal bila ditugaskan menjadi ajudan atau sekpri dan driver para ibu-ibu pejabat pemkab akan lebih baik.
Setelah dilakukan penelusuran lebih dalam, ternyata kesejahteraan para anggota satpol PP, korban kebijakan pimpinannya yang bersikap diskriminatif, contoh petugas yang ditempatkan di pendopo mendapat tambahan kadeudeuh sejumlah satu setengah juta rupiah dan yang ditempatkan di sekretaris daerah mendapat tambahan satu juta rupiah, di pos jaga lain hanya diberi air minum putih.
Oleh karena itu, untuk mengganti pimpinan di satuan ini, baik definitif maupun PLT, sebaiknya setingkat Asda, bukan sekretaris dinas(Sekdis).
Iwan Singadinata.
#bupatitasikmalaya
#sekdakabupatentasikmalaya
#kominfokabupatentawikmalaya
#humaskabupatentasikmalaya
#semuaanggotasatpolppkabupatentasikmalaya
#semuaiorang
