Lintaspasundan news
SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(17/09/2025).- Wakik Bupati Asep Sopari Al'ayubi, mewakili Bupati H. Cecep Nurul Yakin menyampaikan jawaban terhadao pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat pada hari Selasa tanggal (16/09) kemarin pada jam 13.30. wib.
Wakil bupati mengatakan, untuk mengawali tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rencana perubahan apbd kabupaten tasikmalaya tahun anggaran 2025, atas nama pemerintah kabupaten tasikmalaya mengucapkan terima kasih yang setinggi- tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan saran, pendapat, masukan, maupun koreksi serta tanggapan terhadap nota keuangan rencana perubahan apbd kabupaten tasikmalaya tahun anggaran 2025..
Rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2025 telah disusun mengacu pada dokumen perencanaan yaitu perubahan rencana kerja pemerintah daerah, perubahan kebijakan umum apbd dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara.
Selanjutnya terhadap saran, pendapat, masukan serta tanggapan yang disampaikan dprd akan menjadi bahan untuk menyempurnakan rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2025 yang akan dibahas bersama segenap anggota dewan yang terhormat.
pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan maupun jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi dprd sebagai upaya klarifikasi maupun informasi tambahan terkait dengan pemandangan umum, sebagai berikut :
I. Fraksi partai gerakan indonesia raya (gerindra)
1.Terima kasih atas apresiasi fraksi partai gerakan indonesia raya terhadap penataan program prioritas yang mengarah pada kebijakan pembangunan sesuai visi dan misi kami sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2.Terhadap target pendapatan daerah pada perubahan apbd tahun anggaran 2025 telah disusun dengan cermat dan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kami sependapat bahwa perlu adanya pondasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber fiskal daerah untuk membiayai belanja dan pengeluaran daerah melalui langkah inovasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendapatan asli daerah. selanjutnya pemerintah daerah telah ikut serta mendorong pendirian koperasi desa merah putih untuk menumbuhkan usaha-usaha baru sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
4. Kami sependapat bahwa untuk pembangunan berkesinambungan diperlukan efisiensi belanja daerah dan memastikan pengeluaran fokus pada program prioritas daerah yang sinergi prioritas nasional dan provinsi, sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kabupaten tasikmalaya.
II. Fraksi pdi perjuangan.
1.APBD tahun anggaran 2025 pada penerimaan pembiayaan daerah terkoreksi defisit akibat berkurangnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa). sebagai
langkah menutup defisit apbd tahun anggaran 2025 maka dilakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja sesuai dengan ketentuan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja, termasuk didalamnya pengalokasian untuk perjalanan dinas, honorarium dan belanjapendukung lainnya;
2.Pada dasarnya kebijakan cut-off anggaran yang dilakukan pemerintah daerah merupakan langkah untuk menjaga efisiensi dan stabilitas keuangan daerah dikarenakan terkoreksinya silpa tahun 2024 berdasarkan hasil audit bpk. kebijakan ini penting dilakukan dalam upaya pengendalian kas daerah untuk menjamin ketersediaan pendanaan belanja daerah.
3.Berkenaan dengan program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang merupakan salah satu program unggulan presiden prabowo dengan koperasi desa merah putih, kami telah menganggarkan sebesar rp764.767.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dalam rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2025.
Bacajuga
https://www.lintaspasundan.com/2025/09/koperasi-merah-putih-di-kabupaten.html
4.Pada program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth) dan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan pada dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup pada rencana perubahan apbd tahun anggaran 2025 merupakan penyesuaian program kegiatan dan subkegiatan berdasarkan dokumen perubahan perencanaan daerah yang telah ditetapkan;
5.Kami sependapat bahwa perlunya percepatan dalam kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagai turunan dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah, selanjutnya pada rancangan perubahan apbd tahun 2025 kami telah mengalokasikan kegiatan pengelolaan sampah untuk menutup open dumping pada subkegiatan penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di tpa/tpspt kabupaten/kota atau tpa/tpspt resional;
6.Berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 mengamanatkan bahwa seluruh pemerintah daerah untuk bersinergi dan berupaya optimal mencapai universal health coverage (uhc) melalui integrasi jaminan kesehatan daerah kedalam program jaminan kesehatan nasional sehingga tidak terjadi skema ganda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.Terhadap program rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di dinas perhubungan dan komunikasi informatika telah disusun berdasarkan skala prioritas yang menyangkut aspek keselamatan jalan raya sesuai undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan;
III. Fraksi partai kebangkitan bangsa.
1.Kami sependapat terhadap pemandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa bahwa kebijakan cut-off diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi dan realisasi telah tercatat dan dipertanggungjawabkan sesuai batas waktu yang ditentukan, serta untuk penyesuaian perhitungan
ulang kemampuan keuangan daerah untuk menjamin ketersediaan sumber pendapatan dan penerimaan daerah sebagai sumber belanja dan pengeluaran daerah. selanjutnya terhadap penghentian sementara atas realisasi anggaran program yang terlalu lama, akan menjadi bahan kebijakan kami dalam upaya keberpihakan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
2.Kami sependapat berkenaan dengan pendapatan transfer, yang bersumber dari pemerintah pusat dan provinsi jawa barat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah. kami senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi jawa barat untuk kelancaran penyaluran dana transfer dimaksud dan merealisasikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Kami sependapat terhadap pemandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa bahwa proyeksi pendapatan daerah harus berdasarkan informasi yang lebih akurat sehingga asumsi belanja dapat seimbang. namun demikian terhadap penyusunan apbd tahun anggaran 2025 untuk pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer telah berdasarkan peraturan presiden nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025.
4.Berkenaan dengan pendapatan asli daerah masih banyak sumber potensial yang pengelolaannya belum optimal. kami terus berupaya melaksanakan optimalisasi pendapatan asli daerah khususnya pariwisata melalui penyediaan kanal pembayaran non tunai, pembangunan aplikasi retribusi dan rencana pengelolaan objek wisata dengan pihak ketiga/swasta. berkenaan dengan hal tersebut kami mohon dukungan dari seluruh stakeholder termasuk yang terhormat pimpinan dan anggota dprd.
5.Kami sependapat terhadap pemandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa dprd kabupaten tasikmalaya bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bumd perlu dilakukan segera untuk mengevaluasi kinerja bumd di kabupaten tasikmalaya sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, juga berefek positif bagi perekonomian di kabupaten tasikmalaya .
6.Terhadap kenaikan belanja pegawai tahun anggaran 2025 dari tahun anggaran 2024 merupakan penambahan jumlah alokasi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) hasil seleksi tahun 2024 yang diangkat pada tahun 2025 serta peningkatan belanja pegawai untuk pembayaran bpjs (program jaminan kesehatan nasional) kewajiban pemerintah sebagai pemberi kerja untuk tunjangan profesi guru yang bersumber dari apbn harus dianggarkan pada apbd tahun anggaran 2025 serta terdapat kenaikan tunjangan profesi guru.
7.Kami sependapat bahwa perlunya penambahan anggaran belanja tidak terduga (btt) agar dapat memadai sampai akhir tahun anggaran 2025 untuk mengantisipasi kejadian bencana seperti longsor, jalan amblas, dan kejadian tidak terduga lainnya. terhadap perhitungan dari belanja pegawai telah disusun kebutuhan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Belanja hibah pada rencana perubahan apbd tahun 2025 telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 44.653.680.000 (empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan penyesuaian hibah bos yang bersumber dari dak berkurang Rp 1.256.965.358,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) selanjutnya pada perjalanan tahun anggaran 2025 dilaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (psu) sebesar Rp 40.138.713.729,00 (empat puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga secara akumulasi belanja hibah pada postur apbd hanya berkurang sebesar Rp 5.771.931.629,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
IV. Fraksi partai golongan karya.
1.Terdapat koreksi target pendapatan asli daerah pada rencana perubahan apbd tahun anggaran 2025 yaitu pendapatan blud yang semula ditargetkan pada retribusi daerah dialihkan kepada lain-lain pendapatan asli daerah sesuai rekomendasi bpk dan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya terhadap penurunan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (bumd) terkoreksi berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (rups).
2.Pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya telah melakukan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025. selanjutnya terdapat rencana kenaikan belanja tidak terduga (btt) merupakan penyediaan anggaran untuk mengantisipasi kebencanaan dan kedaruratan yang memadai sampai akhir tahun anggaran 2025. selanjutnya untuk rencana penambahan belanja operasional barang dan jasa merupakan penambahan akibat adanya perpindahan alokasi anggaran belanja dari belanja pegawai menjadi kode rekening belanja barang dan jasa berdasarkan perubahan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan telah mengacu pada kepmendagri nomor 900.1.15.5-2850 tahun 2025. terdapat kenaikan pada belanja bantuan sosial merupakan penyesuaian anggaran yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (dbhcht) sesuai dengan ketentuan dan untuk kenaikan belanja bagi hasil merupakan penyesuaian belanja bagi hasil kepada pemerintah desa sebagai dampak penyesuaian target pendapatan daerah.
3. terhadap pembiayaan daerah pada rancangan anggaran perubahan pendapatan dan belanja daerah 2025 yaitu penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit dari badan pemeriksa keuangan terhadap lkpd 2024. selanjutnya terdapat penurunan pembiayaan daerah merupakan hasil rasionalisasi penyertaan modal pada bumd.
4. terhadap program dan kegiatan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran perubahan 2025 sudah mengalokasikan untuk pembayaran jamkesda dan insentif guru madrasah sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih.
V.Fraksi partai persatuan pembangunan dan partai keadilan sejahtera.
Terima kasih atas apresiasi fraksi partai persatuan pembangunan dan partai keadilan sejahtera terhadap pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya terkait beberapa kebijakan pada rencana perubahan apbd tahun anggaran 2025 antara lain dengan melakukan efisiensi anggaran belanja sesuai dengan inpres nomor 1 tahun 2025 dan juga meningkatkan pengalokasian anggaran untuk layanan kebutuhan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
VI. Fraksi partai amanat nasional.
terima kasih atas dukungan fraksi partai amanat nasional terhadap rencana perubahan apbd tahun anggaran 2025. selanjutnya kami sepakat bahwa efisiensi dan efektifitas anggaran dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kabupaten tasikmalaya.
VII.Fraksi partai demokrat.
1.Terimakasih atas apresiasi fraksi demokrat terkait upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pajak dan retribusi. kami sependapat bahwa peningkatan target pendapatan agar jangan menjadi beban bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan petani. serta perlunya optimalisasi pajak melalui inovasi dalam
pengelolaan aset daerah dan digitalisasi pemungutan pajak serta memaksimalkan potensi pad dari sektor-sektor unggulan kabupaten tasikmalaya, Seperti pertanian, pariwisata, serta ekonomi kreatif sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan dari transfer pusat.
2.Terhadap alokasi belanja daerah, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian dan umkm, serta bidang infrastruktur, pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan program prioritas daerah, provinsi dan pusat.
3.Terhadap efisiensi belanja birokrasi, kami sepakat dengan hal tersebut, pemerintah daerah telah melakukan upaya rasionalisasi dan pengendalian terhadap belanja yang bersifat operasional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Terhadap pembiayaan daerah pemerintah daerah senantiasa berupaya untuk melaksanakannya secara cermat, terukur, dan tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemanfaatan silpa dapat memberikan manfaat optimal bagi pembiayaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam hal pembiayaan daerah.
5.Terhadap catatan khusus yang diberikan, pertama terkait pengawasan terhadap penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi jawa barat, pemerintah daerah senantiasa berupaya melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatannya secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. penguatan fungsi pengawasan internal melalui inspektorat daerah. dan terakhir dalam rangka merespons isu-isu sosial seperti pengangguran, stunting, dan kemiskinan, pemerintah daerah terus mengembangkan dan melaksanakan kebijakan serta program penanggulangan yang berbasis data, terintegrasi lintas sektor, dan berorientasi pada hasil, agar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati H Cecep Nurul Yakin dakam mengakhiri jawaban yang disampaikan melalui Wakil Bupati H. Asep Sopari Al'ayubi atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tasikmalaya tahun anggaran 2025. saran pendapat dan masukan yang telah disampaikan akan kami perhatikan. Imbuhnya.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#KETUADPRD,#KABUPATENTASIKMALAYA,#BUDIAHDIAT,#WAKILBUPATI,#ASEPSOPARIALAYUBI,#KOMINFOKABUPATENTASIKMALAYA,#HUMASAETWAN,#PUBLIK,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD,#FYP
