ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.
(SELASA, 25 JUNI 2024)."
KABUPATEN TASIKMALAYA.(27/06/2024). PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH NANA HERYANA, MEWAKILI BUPATI H. ADE SUGIANTO MENYAMPAIKAN JAWABAN BUPATI TASIKMALAYA TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA YAITU TENTANG:
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023; DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.PADA TANGGAL (25/06), BERTEMPAT DI-RUANG RAPAT PARIPURNA GEDUNG DPRD.
BUPATI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI DAN DUKUNGAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN), FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), DAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB). APRESIASI DAN DUKUNGAN YANG DISAMPAIKAN TERSEBUT, MERUPAKAN SEMANGAT BAGI KAMI, SEMOGA DAPAT MENDORONG PERDA INI AGAR MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI KEMAKMURAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA.
MENURUTNYA SESUAI AGENDA HARI INI, BERKAITAN DENGAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023, PERKENANKAN KAMI MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI GERINDRA:
SECARA KHUSUS, KAMI HATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI GERINDRA TERHADAP PENCAPAIAN TERTINGGI/OPINI WTP DALAM PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2023, DAN TINDAK LANJUTNYA SUDAH DILAKUKAN BAIK ADMINISTRASI, FINANSIAL, SERTA LANGKAH – LANGKAH PERBAIKAN KEDEPANNYA.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DAAPAT MENJADI SALAH SATU CARA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. SAAT INI KAMI TERUS MELAKUKAN INVENTARISASI ASET DAERAH SECARA LENGKAP, MENYUSUN PERATURAN PENGELOLAAN ASET DAERAH YANG JELAS, MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI, DAN MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PENERIMAAN DAN PENDAPATAN.
TERKAIT KOMPOSISI BELANJA LEBIH BESAR DIKONSUMSI OLEH BIROKRASI DIBANDING MASYARAKAT DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PROSES PENGANGGARAN APBD TELAH MELALUI TAHAPAN-TAHAPAN SEBAGAI MANA PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN YANG BERLAKU JUGA TELAH MENGAKOMODIR MANDATORY SPENDING YANG DIAMANATKAN.
TERKAIT SILPA YANG TINGGI, KAMI TELAH BERUPAYA MELAKUKAN PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN SESUAI DENGAN JADWAL SEBAGAIMANA YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PERANGKAT DAERAH KEDEPANNYA MENJADI BAHAN PERHATIAN KAMI UNTUK MENGEFEKTIFKAN WAKTU PENYERAPANNYA.
BUPATI DALAM MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PKB:
SECARA KHUSUS KAMI HATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI PKB TERHADAP PENCAPAIAN TERTINGGI/OPINI WTP DALAM PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2023, DAN TINDAK LANJUTNYA SUDAH DILAKUKAN BAIK ADMINISTRASI, FINANSIAL, SERTA LANGKAH – LANGKAH PERBAIKAN KEDEPANNYA.
TERKAIT REALISASI BELANJA DAERAH KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA SERTA AKAN MENJADI PERHATIAN KAMI DIMASA YANG AKAN DATANG.
PEMERINTAH DAERAH TERUS BERUPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH MELALUI UPAYA INTENSIFIKASI MELALUI PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBARUAN SISTEM PEMUNGUTAN, PENINGKATAN KUALITAS PEGAWAI PENGELOLA, PENGGUNAAN TEKNOLOGI, DAN PENINGKATAN PENGAWASAN. UPAYA EKSTENSIFIKASI MELALUI PEMBARUAN ATURAN, DAN PENGGALIAN SUMBER-SUMBER POTENSI RETRIBUSI BARU SERTA PENINGKATAN KESADARAN WARGA DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI. DIHARAPKAN UPAYA TERSEBUT DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH.
KAMI SEPENDAPAT BAHWA PENYERAPAN BELANJA DAERAH HARUS PROPORSIONAL SEHINGGA KEDEPANNYA KAMI BERUPAYA AGAR PENYERAPAN BELANJA DAERAH DAPAT LEBIH OPTIMAL. TERKAIT ASET TETAP LAINNYA SEBESAR 77,73% BERASAL DARI DANA BOS BERUPA BELANJA BUKU UMUM YANG BELUM SEPENUHNYA TEREALISASI.
REALISASI PENYERTAAN MODAL SEBESAR 83,62% DIKARENAKAN PENYERTAAN MODAL DARI PROGRAM UPLAND YANG BELUM BISA DIREALISASIKAN SEPENUHNYA, BERDASARKAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH MICROFINANCE UPLAND HARUS TERLEBIH DAHULU DITERBITKAN DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BUMD YANG DITUNJUK.
TERKAIT DENGAN BELANJA TIDAK TERDUGA PENYERAPANNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN YANG DIAJUKAN PERANGKAT DAERAH TEKNIS TERKAIT. PADA TAHUN 2023 ADANYA BEBERAPA BENCANA DIANTARANYA BENCANA TANAH LONGSOR YANG MEMERLUKAN ANGGARAN LEBIH BESAR.
SELANJUTNYA MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI GOLKAR DAN FRAKSI PAN:
SECARA KHUSUS KAMI HATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA TERHADAP PENYAMPAIAN LKPD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 TEPAT WAKTU.
REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 MENGALAMI KENAIKAN 6,21% JIKA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2022. NAMUN DEMIKIAN PEMERINTAH DAERAH TERUS MELAKUKAN BERBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH. PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH HARUS DISUSUN DENGAN BAIK DENGAN MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI, POTENSI, KENDALA BAIK INTERNAL DAN EKSTERNAL SERTA PENGALAMAN PENGELOLAAN PENDAPATAN TAHUN SEBELUMNYA. DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH DAN MENDORONG PENINGKATAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH.
KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA YANG KONSTRUKTIF DALAM MENGOPTIMALKAN PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN MENJADI BAHAN KAMI DI TAHUN SELANJUTNYA, UJARNYA.
Bacajuga
https://www.lintaspasundannews.com/2024/06/tasyakur-binnimah-siswa-kelas-xii.html
MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PPP:
SECARA KHUSUS KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PENGHARGAAN SERTA APRESIASI DENGAN TERCAPAINYA OPINI WTP TERHADAP LKPD TAHUN ANGGARAN 2023 SELANJUTNYA DAPAT KAMI SAMPAIKAN.
KAMI SEPAKAT BAHWA KEPUASAN MASYARAKAT AKAN BERPENGARUH PADA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 SEBESAR 81,36 %. UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT KAMI TERUS BERUPAYA MEMPERBAIKI KUALITAS PELAYANAN.
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 CUKUP BAIK, HAL INI DAPAT DILIHAT DARI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 SEBESAR 4,69 %. NAMUN DEMIKIAN KAMI TERUS MELAKUKAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH PADA SEKTOR PERTANIAN, DAN PARIWISATA.
KAMI BERKOMITMEN UNTUK MENINGKATKAN INDEKS PENDIDIKAN DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA. UPAYA YANG KAMI LAKUKAN ANTARA LAIN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDIDIK, PENYEDIAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH, PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA PRASARANA SEKOLAH DAN BANTUAN OPERASIONAL BAGI PONDOK PESANTREN.
MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI FRAKSI PDI-P:
SECARA KHUSUS KAMI HATURKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI PDI-PERJUANGAN TERHADAP PENCAPAIAN TERTINGGI ATAS OPINI WTP DALAM PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2023. DAN SELANJUTNYA:
KAMI SEPAKAT DAN SEPENDAPAT UNTUK MENGGALI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KHUSUSNYA DARI SEKTOR PARIWISATA SEBAGAIMANA SELARAS DENGAN MISI KETIGA “MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA”.
TERKAIT POIN 2 DAN 3 KAMI SEPAKAT UNTUK MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS TERHADAP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN TERKAIT PENGAJUAN DANA YANG BERSUMBER DARI PUSAT/PROVINSI SELARAS DAN SESUAI DENGAN RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA.
MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI DEMOKRAT:
SECARA KHUSUS TERIMA KASIH ATAS PENGHARGAAN SERTA APRESIASI DENGAN TERCAPAINYA OPINI WTP TERHADAP LKPD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN APRESIASINYA MENGENAI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH SELANJUTNYA DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA: ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH ANTARA LAIN OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI, MENINGKATKAN KONTRIBUSI PENERIMAAN BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN YANG BERASAL DARI BAGI HASIL PAJAK MELALUI KERJASAMA INSTANSI VERTIKAL DAN DAERAH DALAM MENYERAP BASIS PAJAK TERKAIT.
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI, PARIWISATA MERUPAKAN SALAH SATU SEKTOR POTENSIAL YANG MEMBERIKAN SUMBANGAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI. PEMERINTAH DAERAH SAAT INI SEDANG MENYUSUN LANGKAH STRATEGIS DALAM UPAYA MEMAKSIMALKAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PARIWISATA DENGAN MENJALIN KERJA SAMA PIHAK KETIGA/SWASTA. DIHARAPKAN MELALUI KERJASAMA TERSEBUT DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI POSITIF TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
TERKAIT PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM MENCAPAI TARGET REALISASI ANGGARAN AKAN SELALU MENJADI PERHATIAN KAMI DIMASA YANG AKAN DATANG.
SELANJUTNYA BERKAITAN DENGAN RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD TAHUN 2025-2045, PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN SEBAGAI BERIKUT:
MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PAN, FRAKSI PKB, DAN FRAKSI GOLKAR MENGENAI “PROSES PENYUSUNAN”, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025-2045 TELAH DILAKSANAKAN MELALUI BERBAGAI TAHAPAN YANG MELIBATKAN BERBAGAI UNSUR MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT, YAITU:
KICK OFF PENYUSUNAN RPJPD YANG DIHADIRI OLEH 20 KEPALA PERANGKAT DAERAH, 39 CAMAT, DAN 351 KEPALA DESA PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2023, PADA ACARA INI MULAI DILAKSANAKAN PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT BERUPA KUESIONER MELALUI GOOGLE FORM DENGAN JUMLAH SEBANYAK 6.501 RESPONDEN.
SOSIALISASI DAN PENJARINGAN ASPIRASI RPJPD DI 39 KECAMATAN PADA TANGGAL 13 – 21 NOVEMBER 2023 YANG DIHADIRI OLEH 100 ORANG TERDIRI DARI TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH PEMUDA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEPALA DESA, FORKOPIMCAM, DAN LAIN-LAIN.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENENTUAN ISU STRATEGIS, PERUMUSAN VISI MISI, PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PADA BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 YANG DIHADIRI OLEH PERWAKILAN DPRD, PERANGKAT DAERAH, AKADEMISI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI KEPEMUDAAN, ORGANISASI KEAGAMAAN, FORUM ANAK, DAN LAIN-LAIN.
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJPD PADA TANGGAL 11 JANUARI 2024 YANG DIHADIRI OLEH PIMPINAN DPRD BESERTA ANGGOTA, FORKOPIMDA, INSTANSI VERTIKAL, KEPALA PERANGKAT DAERAH, CAMAT, KEPALA DESA, AKADEMISI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI KEPEMUDAAN, ORGANISASI KEAGAMAAN, FORUM ANAK, DAN LAIN-LAIN.
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RPJPD PADA TANGGAL 25 APRIL 2024 YANG DIHADIRI OLEH PIMPINAN DPRD BESERTA ANGGOTA, FORKOPIMDA, INSTANSI VERTIKAL, KEPALA PERANGKAT DAERAH, CAMAT, KEPALA DESA, AKADEMISI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI KEPEMUDAAN, ORGANISASI KEAGAMAAN, FORUM ANAK, DAN LAIN-LAIN.
TELAH KAMI SAMPAIKAN SEBELUMNYA, BAHWA PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045 DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN, RESPONSIF, EFISIEN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERUKUR, BERKEADILAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN, DENGAN BERBAGAI PENDEKATAN YANG TERDIRI DARI: 1) PENDEKATAN TEKNOKRATIK; 2) PENDEKATAN PARTISIPATIF; 2) PENDEKATAN POLITIS; 3) PENDEKATAN ATAS-BAWAH (TOP-DOWN) DAN BAWAH-ATAS (BOTTOM-UP); 4) PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK; 5) PENDEKATAN INTEGRATIF; DAN 6) PENDEKATAN SPASIAL.
SELAIN HAL TERSEBUT, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA RPJPD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025-2045 DISUSUN DENGAN MEMPERHATIKAN HAL-HAL BERIKUT: 1) ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN, ARAH PEMBANGUNAN, DAN KINERJA/INDIKATOR PADA RPJPN TAHUN 2025-2045, SESUAI DENGAN KEWENANGAN, KARAKTERISTIK, INOVASI, DAN PENGEMBANGAN DAERAH; 2) PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045 DISUSUN SECARA SIMULTAN DAN TERKOORDINASI DENGAN PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI JAWA BARAT; 3) HASIL CAPAIAN PEMBANGUNAN DAN REKOMENDASI BERDASARKAN HASIL EVALUASI RPJPD TAHUN 2005-2025; DAN 4) KEBIJAKAN PEMANFAATAN DAN PENCADANGAN SUMBER DAYA ALAM SERTA KEBIJAKAN ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DALAM RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN/ATAU TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN, SERTA ISU-ISU STRATEGIS DALAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).
SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT, MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN OLEH FRAKSI PKB “MENGENAI PERUMUSAN ISU STRATEGIS”:
BERANGKAT DARI VISI VISI: “KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”, PERUMUSAN ISU STRATEGIS TELAH MELALUI PROSES FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) YANG DIHADIRI OLEH BERBAGAI UNSUR MASYARAKAT, YANG DILAKSANAKAN PADA BULAN OKTOBER 2023. RUMUSAN ISU STRATEGIS YANG DIHASILKAN BERASAL DARI INVENTARISASI PERMASALAHAN SECARA TEKNOKRATIS DENGAN UNSUR PERENCANA PERANGKAT DAERAH.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DIPEROLEH DARI KESENJANGAN ANTARA KINERJA PEMBANGUNAN YANG DICAPAI DENGAN TARGET YANG DIRENCANAKAN. DARI PROSES PERUMUSAN DIHASILKAN 5 ISU STRATEGIS, YAITU: 1) SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING; 2) TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KOLABORATIF, INOVATIF, DAN BERBASIS ELEKTRONIK; 3) TRANSFORMASI PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF; 4) KONEKTIVITAS DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN; DAN 5) LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM.
ADAPUN PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RPJPD TELAH DIJABARKAN DALAM 17 ARAH PEMBANGUNAN, YAITU SEBAGAI BERIKUT: 1) AKSES LAYANAN KESEHATAN YANG INKLUSIF; 2) PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS; 3) PERLINDUNGAN SOSIAL YANG BERKEADILAN; 4) PEREKONOMIAN DAERAH YANG PRODUKTIF; 5) PENERAPAN EKONOMI HIJAU, BIRU DAN DIGITAL; 6) PENGEMBANGAN EKOSISTEM DIGITAL DAERAH; 7) INTEGRASI RANTAI PASOK PRODUKSI DAN PERDAGANGAN DOMESTIK DAN GLOBAL; 8) PENGUATAN PUSAT KEGIATAN LOKAL, PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN, DAN PUSAT PELAYANAN LOKAL SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI; 9) PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN INOVATIF; 10) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS 11) EKONOMI MAKRO DAERAH YANG STABIL DAN TERKENDALI; 12) KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL; 13) PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH; 14) KELUARGA BERKUALITAS DAN KESETARAAN GENDER; 15) LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS; 16) KETAHANAN ENERGI, AIR, DAN PANGAN; DAN 17) DAERAH TANGGUH BENCANA DAN ADAPTIF PERUBAHAN IKLIM.
SELANJUTNYA MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PKB DAN PDI-P MENGENAI “PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI DENGAN DOKUMEN RPJPD KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN RPJPN DAN RENCANA RPJPD PROVINSI JAWA BARAT”, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA:
PROSES PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025-2045 TELAH MELALUI SINKRONISASI DENGAN RPJPN DAN RPJPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2045 TERUTAMA DALAM PENENTUAN VISI YANG MENGANDUNG 2 (DUA) KATA KUNCI YAITU “MAJU” DAN “BERKELANJUTAN”, 5 (LIMA) SASARAN VISI, 8 (DELAPAN) MISI, DAN 17 (TUJUH BELAS) ARAH PEMBANGUNAN, BERDASARKAN AMANAT SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI PPN BAPPENAS DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600.1/176/SJ DAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TANGGAL 10 JANUARI 2024 TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045.
SEHINGGA DARI PEMAPARAN TERSEBUT,
DAPAT KAMI SAMPAIKAN MENGENAI KONDISI KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS TELAH TERWAKILI DALAM VISI YAITU KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ ISLAMI, SEDANGKAN ASPEK-ASPEK PEMBANGUNAN SUDAH TERCAKUP DALAM 8 (DELAPAN) MISI DAN 17 (TUJUH BELAS) ARAH PEMBANGUNAN YANG TELAH KAMI PAPARKAN.
MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PPP:
PELAKSANAAN VISI MISI RPJPD KABUPATEN TASIKMALAYA 2025-2045 AKAN TERBAGI KE DALAM 4 (EMPAT) DOKUMEN RPJMD YANG DIDALAMNYA AKAN MENGGAMBARKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH YANG AKAN MENJADI MODAL
UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN. PROGRAM DAN KEGIATAN AKAN DIPILIH YANG BENAR-BENAR PRIORITAS MENUNJANG TERHADAP PENCAPAIAN VISI MISI MASING-MASING RPJMD YANG PADA AKHIRNYA AKAN MENDUKUNG VISI MISI RPJPD.
PEMERINTAH DAERAH JUGA AKAN TERUS MENGGALI POTENSI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA TERUTAMA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.
MENGENAI KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERDA PESANTREN, KAMI SAMPAIKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA AKAN TERUS MENUNJUKKAN KOMITMENNYA TERHADAP PESANTREN DAN LEMBAGA KEAGAMAAN BAIK SECARA LANGSUNG BERUPA DUKUNGAN ANGGARAN, MAUPUN YANG BERSIFAT TIDAK LANGSUNG DALAM BENTUK PROGRAM DAN KEGIATAN DI BERBAGAI PERANGKAT DAERAH YANG MENJADIKAN PESANTREN DAN LEMBAGA KEAGAMAAN SEBAGAI MITRA STRATEGIS PENCAPAIAN KINERJA UTAMANYA.
DALAM HAL PENINGKATAN DAYA BELI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA AKAN FOKUS TERHADAP TRANSFORMASI EKONOMI DI SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR PARIWISATA DENGAN DUKUNGAN USAHA MIKRO SEHINGGA BISA MENYERAP LEBIH BANYAK TENAGA KERJA. DENGAN CARA INI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF AKAN MUDAH DICAPAI DAN TINGKAT PENGANGGURAN AKAN MENURUN SECARA SIGNIFIKAN. HAL INI DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA.
ADAPUN MENGENAI PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR, PEMERINTAH DAERAH AKAN FOKUS TERHADAP PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN IRIGASI, SARANA SANITASI DAN AIR MINUM, RUMAH LAYAK HUNI SERTA PERSAMPAHAN. DISAMPING MENGGUNAKAN ANGGARAN PEMERINTAH (APBN, APBD PROVINSI JAWA BARAT, APBD KABUPATEN TASIKMALAYA), PEMERINTAH DAERAH JUGA AKAN MENCOBA MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) YANG TELAH BANYAK DILAKUKAN OLEH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN VISI “BERKELANJUTAN” BERKOMITMEN DALAM MENJAGA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PILAR-PILAR PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TETAP TERJAGA. HAL INI TERLIHAT DARI SEMAKIN BAIKNYA NILAI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DARI TAHUN KE TAHUN.
DALAM HAL MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TELAH MEREVISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NO.2 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TASIKMALAYA 2011-2031 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NO.4 TAHUN 2024 TENTANG RTRW KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024-2044 DIMANA DI DALAMNYA TERDAPAT LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI YANG TIDAK BOLEH DIALIHFUNGSIKAN.
MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI GERINDRA:
KAMI SEPENDAPAT DENGAN PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI GERINDRA BAHWA SALAH SATU ASPEK YANG MENJADI PERHATIAN BERSAMA YAITU PEMUDA, KARENA PEMUDA MERUPAKAN AKTOR PERUBAHAN YANG AKAN MENJADI PUSAT KEMAJUAN BANGSA. PEMUDA HARUS MEMILIKI KUALITAS HIDUP YANG BAIK AGAR DAPAT MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN.
OLEH KARENA ITU, INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MENJADI SALAH SATU ISU PENTING DI KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA EMAS 2045. INVESTASI INI MENCAKUP PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, PELATIHAN KETERAMPILAN YANG RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI, PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SERTA AKSES TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG MEMADAI.
SELAIN HAL TERSEBUT, DENGAN ADANYA BONUS DEMOGRAFI YANG SIGNIFIKAN PADA TAHUN 2030-AN, DIMANA SEBAGIAN BESAR POPULASI AKAN BERADA DALAM USIA PRODUKTIF, DIHARAPKAN KABUPATEN TASIKMALAYA DAPAT MEMANFAATKAN BONUS DEMOGRAFI INI SECARA EFEKTIF, DAN PEMUDA DAPAT BERKONTRIBUSI LEBIH OPTIMAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045.
DALAM AKHIR PENYAMPAIAN JAWABANNYA YANG DIBACAKAN NANA HERYANA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) SEKRETARIS DAERAH
DEMIKIANLAH YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. SEMOGA KEGIATAN RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI MENDAPAT BIMBINGAN DAN RIDHO ALLOH SWT.
IWAN SINGADINATA.
#PUBLIK
